Lompat ke konten
Rabu, 11 November 2026 · Riyadh
العربيةEnglishBuletinKontak
Arab Saudi

Aturan Perlindungan Konsumen Baru Larang Praktik Dagang Merugikan

Arab Saudi melarang praktik dagang yang merugikan konsumen, termasuk iklan menyesatkan dan eksploitasi ketidaktahuan atau kondisi konsumen, serta mengatur biaya dan promosi.

AJEL Indonesia17 mnt lalu · 1 mnt baca
Ilustrasi perlindungan konsumen di Arab Saudi

Poin Utama

AI

Aturan Perlindungan Konsumen Arab Saudi melarang praktik dagang yang merugikan yang dapat memengaruhi perilaku konsumen, mengganggu pengambilan keputusan saat membeli produk atau menerima layanan, atau merugikan hak-hak konsumen yang diatur oleh hukum.

Aturan ini menegaskan larangan terhadap iklan produk atau layanan yang tidak tersedia, promosi dengan penawaran terbatas waktu atau jumlah tanpa menyediakan stok yang memadai sesuai perkiraan permintaan, serta tindakan yang sengaja menurunkan kualitas produk atau memperpendek masa pakainya demi meningkatkan konsumsi.

Selain itu, aturan ini melarang pemanfaatan konten media untuk promosi tanpa pengungkapan jelas sifat iklannya, penggunaan bahasa atau perilaku sewenang-wenang atau kasar terhadap konsumen, eksploitasi ketidaktahuan atau kondisi konsumen yang dapat memengaruhi penilaian dan keputusannya, serta ancaman dengan tindakan ilegal atau pembebanan syarat memberatkan dan tidak beralasan saat konsumen menjalankan hak-haknya.

Aturan ini juga menegaskan larangan penggunaan pernyataan menyesatkan pada dokumen atau iklan pelaku usaha, mewajibkan konsumen membayar biaya pengembalian atau penyimpanan produk atau layanan yang tidak diminta, mengenakan biaya tambahan untuk metode pembayaran tertentu, menyebarkan ulasan atau opini palsu, atau memanipulasi pendapat konsumen untuk tujuan promosi, serta diskriminasi tidak beralasan berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kewarganegaraan.

Aturan tersebut juga melarang pelaku usaha menolak melayani konsumen tanpa alasan yang sah, membebankan biaya atau pungutan baru yang tidak tercantum jelas dalam kontrak atau belum ditetapkan mekanisme perhitungannya, serta praktik dagang merugikan lain yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Komentar (0)