Delapan Negara Arab dan Islam, Termasuk Arab Saudi, Desak Penghentian Krisis Gaza dan Implementasi Rencana Komprehensif

Para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, dan Turki menggelar pertemuan di New York pada 21 September 2026, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81, untuk membahas perkembangan terbaru di Gaza.

Para menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya krisis kemanusiaan di Gaza, mendesak Israel agar segera memenuhi kewajibannya sesuai tahap pertama rencana komprehensif, khususnya memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dan pasokan pemulihan awal secara cepat, aman, dan tanpa hambatan, serta memfasilitasi rehabilitasi infrastruktur vital. Mereka juga menegaskan pentingnya gencatan senjata dan penghentian seluruh pelanggaran.

Dalam pernyataannya, para menteri menegaskan bahwa peta jalan merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana komprehensif dan menjadi kerangka tahap kedua, termasuk pembatasan senjata seiring penarikan penuh Israel, penempatan pasukan stabilisasi internasional, serta penyerahan tanggung jawab pengelolaan Gaza kepada komite nasional di seluruh wilayah. Selain itu, mereka menekankan dimulainya proses pemulihan awal dan rekonstruksi. Para menteri menyerukan seluruh pihak untuk memenuhi komitmen secara tulus dan tanpa penundaan.

Penolakan Pengusiran dan Tindakan Sepihak

Para menteri kembali menolak segala upaya pengusiran paksa rakyat Palestina atau perubahan karakter geografis dan demografis wilayah Palestina yang diduduki. Mereka juga mengecam tindakan ilegal untuk memperkuat kontrol Israel, termasuk percepatan pembangunan permukiman, perampasan lahan, penghancuran rumah warga Palestina, serta kekerasan oleh pemukim, dan mendesak agar semua tindakan tersebut segera dihentikan.

Para menteri menyatakan keprihatinan atas kebijakan yang mengancam status sejarah dan hukum tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem.

Dukungan atas Langkah Internasional dan Solusi Dua Negara

Para menteri menyambut baik langkah terbaru Inggris dan upaya Eropa yang lebih luas dalam menanggapi aktivitas permukiman Israel, serta mendorong langkah efektif tambahan untuk menghentikan permukiman dan memastikan akuntabilitas atas kekerasan pemukim.

Para menteri menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, dan pelaksanaan rencana komprehensif harus mengarah pada reunifikasi Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza, serta membuka jalan bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dan berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem Timur melalui solusi dua negara.

Dukungan terhadap Peran Amerika Serikat dan Proses Perdamaian

Para menteri mengapresiasi kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menegaskan pentingnya peran AS dalam memastikan pelaksanaan rencana komprehensif, serta mendorong keterlibatan aktif AS agar seluruh pihak memenuhi komitmen dan mengatasi hambatan dalam peta jalan.

Para menteri menegaskan kesiapan untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Dewan Perdamaian, Otoritas Palestina, dan seluruh pihak terkait guna mendorong pelaksanaan rencana komprehensif dan peta jalan, meringankan penderitaan rakyat Palestina, serta mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi di kawasan.