Lompat ke konten
Minggu, 22 November 2026 · Riyadh
العربيةEnglishBuletinKontak
Arab Saudi

Arab Saudi Wajibkan 50% Tenaga Kerja Lokal di 17 Profesi Keuangan Mulai Mei 2027

Kementerian Sumber Daya Manusia Arab Saudi menetapkan kebijakan wajibkan 50% pekerja lokal di 17 profesi keuangan sektor swasta mulai 23 Mei 2027.

AJEL Indonesia32 mnt lalu · 1 mnt baca
Gedung Kementerian Sumber Daya Manusia Arab Saudi

Poin Utama

AI

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi, bekerja sama dengan Otoritas Auditor dan Akuntan Saudi, hari ini mengumumkan keputusan untuk mewajibkan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 50% di profesi keuangan sektor swasta, mulai 23 Mei 2027. Kebijakan ini bertujuan menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi warga negara di seluruh wilayah Kerajaan serta meningkatkan partisipasi mereka di pasar tenaga kerja.

Dalam pernyataannya, kementerian menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk perusahaan swasta yang mempekerjakan dua orang atau lebih di profesi yang ditetapkan, sesuai definisi, jabatan, dan persyaratan dalam panduan pelaksanaan. Kebijakan ini mencakup 17 profesi, yaitu: analis keuangan, konsultan keuangan, manajer investasi, spesialis pengawasan keuangan, spesialis investasi, spesialis perencanaan keuangan, spesialis pengembangan produk keuangan, spesialis treasury, manajer kredit, manajer pengawasan layanan keuangan, penyidik keuangan, spesialis pendapatan pemerintah, manajer perantara keuangan, penasihat investasi, ahli investasi, penasihat keuangan, dan ahli keuangan.

Keputusan ini memberikan masa transisi selama enam bulan sejak diumumkan, agar perusahaan yang terdampak dapat mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan penerapan serta mencapai target penyerapan tenaga kerja lokal yang ditetapkan.

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial juga menyediakan berbagai insentif untuk mendukung perusahaan dalam menerapkan kebijakan ini, termasuk perekrutan dan rekomendasi tenaga kerja nasional, pelatihan dan pengembangan, dukungan rekrutmen dan stabilitas kerja, serta prioritas dalam program penyerapan tenaga kerja yang tersedia.

Kementerian mengimbau perusahaan yang termasuk dalam kebijakan ini untuk mempelajari panduan pelaksanaan guna memahami profesi yang ditargetkan, persentase penyerapan tenaga kerja lokal, dan mekanisme perhitungannya, agar terhindar dari sanksi dan tindakan hukum akibat ketidakpatuhan.