Negara Teluk dan Arab Kecam Serangan Houthi, Nyatakan Dukungan Penuh untuk Keamanan Arab Saudi

Negara-negara Teluk dan Arab melancarkan kampanye solidaritas dengan Arab Saudi atas serangan yang dilakukan milisi Houthi.

Kementerian Luar Negeri Kuwait menyambut baik kecaman Dewan Keamanan PBB terhadap serangan roket yang dilancarkan milisi Houthi ke Arab Saudi serta serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Kuwait kembali menegaskan solidaritasnya dengan Arab Saudi dan mendukung penuh segala langkah yang diambil untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.
Kuwait juga menegaskan dukungan terhadap pemerintah sah Yaman dan upaya utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Yaman dalam mewujudkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Yaman.

Bahrain juga menyambut baik kecaman Dewan Keamanan atas serangan teroris Houthi terhadap Arab Saudi dan ancaman terhadap pelayaran laut. Bahrain kembali menegaskan solidaritas dan dukungan penuhnya kepada Arab Saudi, serta menyatakan bahwa keamanan Arab Saudi merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan Bahrain.

Liga Muslim Dunia juga menyambut baik pernyataan Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal Liga, yang juga Ketua Dewan Ulama Muslim, Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, menyoroti pentingnya mematuhi hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan terkait, terutama Resolusi 2216, serta menghormati kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Yaman, serta menolak tindakan yang mengancam keamanan kawasan dan pelayaran laut.

Al-Issa, atas nama lembaga, dewan, dan seluruh masyarakat Muslim di bawah naungan Liga, kembali menegaskan solidaritas penuh dengan Arab Saudi dalam setiap langkah untuk menanggulangi agresi, menjaga keamanan, kedaulatan, serta keselamatan warga dan penduduknya. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintah sah Yaman dan seluruh upaya internasional untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas bagi Yaman dan rakyatnya.

Mesir juga mengecam keras ancaman terhadap keamanan Arab Saudi, menyebutnya sebagai eskalasi yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak keamanan serta stabilitas kawasan, mengancam keselamatan pelayaran dan perdagangan internasional di jalur-jalur penting. Mesir menegaskan bahwa ancaman tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan resolusi Dewan Keamanan terkait.