Arab Saudi dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis

Menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Aljazair, Indonesia, Pakistan, Turki, Lebanon, Djibouti, Sudan, Somalia, Oman, Palestina, Qatar, Kuwait, Libya, Mesir, dan Mauritania mengecam keras serangan Israel yang menargetkan Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan pasien dan tenaga medis. Serangan ini dinilai sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional yang menjamin perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan pekerja kesehatan.

Para menteri juga mengecam berlanjutnya serangan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk penyerangan terhadap tenda dan lokasi lain yang menjadi tempat berlindung para pengungsi. Tindakan ini dinilai merusak kesepakatan gencatan senjata dan upaya pemulihan keamanan serta stabilitas di Gaza, serta bertentangan dengan rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Para menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas terus diberlakukannya pembatasan oleh Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan perlengkapan tempat tinggal, termasuk tenda, karavan, rumah darurat, serta pasokan medis. Hal ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim dingin, di mana kekurangan tempat tinggal layak serta memburuknya layanan air, sanitasi, dan kesehatan mengancam keselamatan warga sipil, khususnya anak-anak dan bayi, yang berisiko kembali menghadapi kematian akibat cuaca dingin ekstrem.

Para menteri mendesak Israel agar menanggapi seruan masyarakat internasional dan Dewan Perdamaian untuk meningkatkan bantuan, serta segera dan sepenuhnya memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Sharm El-Sheikh, rencana komprehensif Presiden Trump, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.

Israel juga diminta mematuhi gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta menjamin distribusi bantuan kemanusiaan yang memadai, aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan, termasuk perlengkapan tempat tinggal dan pemulihan awal untuk rehabilitasi infrastruktur penting. Selain itu, Israel harus mengizinkan badan PBB dan organisasi kemanusiaan menjalankan tugasnya tanpa halangan.

Jika komitmen tahap pertama sudah disepakati, Israel wajib melaksanakannya tanpa penundaan atau persyaratan tambahan, termasuk syarat politik dan keamanan yang menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Respons terhadap kebutuhan mendesak harus dilakukan secara independen dari kemajuan tahap-tahap berikutnya.

Para menteri juga meminta Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian, sesuai peran masing-masing, untuk meningkatkan upaya memastikan Israel sepenuhnya melaksanakan komitmen ini dan mencabut seluruh pembatasan atas masuknya bantuan kemanusiaan, demi menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata.

Para menteri menegaskan kembali komitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra regional dan internasional guna memperkuat gencatan senjata, melaksanakan seluruh tahapan rencana, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan demi meringankan penderitaan rakyat Palestina.