Kementerian Kesehatan tegaskan aturan cuti sakit dan ancam sanksi tegas

Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa cuti sakit diberikan berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, mengacu pada penilaian medis atas kondisi kesehatan penerima. Cuti sakit tidak diberikan atas permintaan atau keinginan pribadi, melainkan sesuai kebutuhan nyata yang ditentukan oleh dokter spesialis dan sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan bekerja atau menjalani aktivitas harian.

Kementerian juga menyampaikan bahwa durasi cuti sakit ditetapkan berdasarkan kondisi kesehatan dan diagnosis medis, serta sesuai kewenangan dokter dan institusi kesehatan yang berwenang. Cuti sakit yang melebihi kewenangan dokter harus mendapatkan persetujuan tambahan dari dokter, komite, atau badan medis khusus, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya memperoleh cuti sakit dari institusi kesehatan resmi dan setelah evaluasi medis sesuai prosedur. Cuti sakit yang diterbitkan secara elektronik dapat diakses melalui aplikasi "Sehhaty". Penerima diimbau untuk memverifikasi keabsahan cuti melalui layanan pengecekan di platform "Sehha", dan tidak hanya mengandalkan salinan dokumen atau kode respons dari situs tidak resmi.

Kementerian menjelaskan bahwa pelanggaran meliputi penerbitan cuti sakit tanpa alasan medis, manipulasi rekam medis, penerbitan oleh pihak tidak berwenang, memfasilitasi keuntungan yang tidak sah, atau pemalsuan cuti dan datanya. Semua pelanggaran ini akan dikenai sanksi hukum.

Kementerian juga menyebutkan bahwa pengawasan mereka mencakup peninjauan prosedur medis, audit lapangan ke fasilitas kesehatan, analisis data cuti sakit, serta pemantauan kepatuhan institusi dan tenaga kesehatan terhadap aturan yang berlaku dalam rangkaian kampanye edukasi mereka.

Kementerian Kesehatan menegaskan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam penerbitan cuti sakit yang benar, pentingnya mematuhi peraturan, melakukan evaluasi medis profesional, mendokumentasikan kondisi pasien, dan mematuhi kewenangan yang ada. Hal ini dinilai penting untuk melindungi hak semua pihak dan mencegah penyalahgunaan.

Kementerian menegaskan bahwa peraturan menetapkan sanksi atas pelanggaran, di mana Undang-Undang Praktik Profesi Kesehatan mengatur denda hingga 50.000 riyal Saudi, serta kemungkinan pencabutan izin dan penghapusan nama dari registrasi. Sementara itu, undang-undang pidana pemalsuan mengatur hukuman penjara hingga satu tahun dan denda hingga 100.000 riyal Saudi bagi yang memalsukan atau menerbitkan laporan atau sertifikat medis yang tidak sesuai fakta, termasuk tanggung jawab hukum bagi institusi kesehatan yang terlibat.

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui pusat layanan terpadu (937), serta menegaskan komitmen mereka dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran demi menjaga kredibilitas cuti sakit dan melindungi kepentingan umum.