Menlu Arab Saudi dan Negara Islam Sambut Sanksi Inggris-Australia atas Permukiman Israel
Para menteri luar negeri Arab Saudi dan sejumlah negara Arab serta Islam menyambut baik sanksi Inggris dan Australia terhadap aktivitas permukiman Israel di tanah Palestina.
Poin Utama
AIPara menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Mesir, Palestina, Aljazair, Niger, Maladewa, Libya, dan Somalia menyambut keputusan pemerintah Inggris dan Australia yang menjatuhkan sanksi sebagai respons atas aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Pernyataan tersebut juga menyambut sanksi yang menargetkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan permukiman, serta keputusan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap sebuah kelompok Israel yang menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Para menteri menegaskan dukungan mereka terhadap seluruh upaya untuk memastikan akuntabilitas, termasuk langkah internasional yang tepat dan pemberlakuan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas permukiman, seperti proyek (E1), serta mereka yang mendukung atau memfasilitasi kebijakan aneksasi dan ekspansi permukiman.
Para menteri kembali mengecam keras kebijakan permukiman Israel yang terus berlanjut, khususnya proyek (E1) dan aktivitas terkait di Yerusalem Timur yang diduduki, serta berharap keputusan Inggris dan Australia dapat mendorong negara lain untuk mengambil langkah serupa.
Para menteri menilai langkah-langkah ini sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait, termasuk Resolusi Dewan Keamanan 2334 (2016) dan pendapat Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024, serta menegaskan komitmen semua negara untuk tidak mengakui legalitas situasi yang timbul akibat pendudukan Israel.
Para menteri mendesak Israel membatalkan seluruh langkah yang diambil dalam konteks aktivitas permukiman dan tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis wilayah Palestina yang diduduki.
Para menteri juga mengecam eskalasi militer Israel di Gaza, dan menyerukan implementasi penuh serta segera atas rencana komprehensif Presiden Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza, guna menjamin keamanan, stabilitas, mengatasi situasi kemanusiaan, dan memfasilitasi rekonstruksi.
Para menteri menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki, dan menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adil dan abadi adalah pelaksanaan solusi dua negara, dengan mendirikan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak hidup di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
