Lompat ke konten
Selasa, 17 November 2026 · Riyadh
العربيةEnglishBuletinKontak
Arab Saudi

Pakar Hukum Jelaskan Tanggung Jawab Pidana atas Kejahatan Berbasis AI

Banda Al-Ruwaili menegaskan bahwa meski AI tak punya status hukum, tanggung jawab pidana tetap ada dan ditentukan berdasarkan peran tiap pihak terkait.

AJEL Indonesia30 mnt lalu · 2 mnt baca
Banda Al-Ruwaili pakar hukum Arab Saudi

Poin Utama

AI

Peneliti dan pakar hukum yang juga anggota Asosiasi Peradilan Saudi, Banda Al-Ruwaili, menegaskan bahwa ketiadaan status hukum pada kecerdasan buatan (AI) tidak berarti tidak ada pertanggungjawaban. Ia menjelaskan, tanggung jawab pidana atas kejahatan yang melibatkan AI ditentukan berdasarkan peran masing-masing pihak, baik pengembang sistem, operator, maupun pengguna.

Al-Ruwaili, yang juga anggota Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal serta peneliti hukum internasional, dalam wawancara khusus menyatakan bahwa terjadinya kerugian saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana. Harus ada bukti perbuatan dan niat jahat, yakni unsur materiil dan unsur kesengajaan dalam tindak pidana, atau terbukti adanya kelalaian yang diatur dalam hukum, serta adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya. Ia menambahkan, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika undang-undang menetapkan dan syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, ia menegaskan tidak ada tanggung jawab pidana hanya karena mengembangkan, memiliki, atau menggunakan sistem AI.

Sebagai contoh, ia mengutip kasus seorang karyawan yang menggunakan AI untuk meniru suara direktur perusahaan dan menipu akuntan agar mentransfer dana ke rekening pribadinya. Dalam kasus ini, karyawan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas penipuan jika unsur-unsurnya terbukti. Sementara pengembang program tidak otomatis bertanggung jawab hanya karena membuatnya, kecuali terbukti terlibat secara sengaja atau melakukan tindakan lain yang diatur hukum.

Kontrak pintar di bawah payung hukum

Terkait kontrak pintar, Al-Ruwaili menjelaskan bahwa sistem peradilan menjamin hak para pihak dengan menerapkan aturan hukum yang mengatur keabsahan dan pelaksanaan kontrak, serta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau arbitrase sesuai kesepakatan.

Ia menegaskan, pelaksanaan kontrak secara otomatis tidak serta-merta berarti pelaksanaan tersebut sah secara hukum. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat meminta pengembalian dana atau ganti rugi sesuai kasusnya, meski secara teknis transaksi tidak bisa dibatalkan.

Ia mencontohkan kasus kontraktor dan pemasok yang sepakat pembayaran otomatis dilakukan saat barang diserahkan, namun sistem mentransfer dana karena sinyal elektronik yang salah meski barang belum diterima. Dalam kasus ini, kontraktor berhak menuntut haknya di pengadilan, sebab transfer otomatis tidak membuktikan barang telah diterima atau pemasok berhak atas pembayaran.

Sebagai informasi, Dr. Banda Al-Ruwaili memiliki gelar doktor profesional di bidang arbitrase internasional dan penyelesaian sengketa.