Bahrain Kecam Serangan Teroris Houthi Berulang ke Arab Saudi dan Bandara King Khalid

Bahrain menyatakan kecaman dan penolakannya yang keras atas berlanjutnya serangan teroris yang dilakukan oleh milisi Houthi yang didukung Iran terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Serangan yang kembali terjadi hari ini dinilai sebagai eskalasi berbahaya dan kelanjutan dari serangan serupa terhadap bandara yang sama dua hari lalu.

Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan bahwa serangan terang-terangan dan pengecut ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan Piagam PBB. Tindakan ini juga merupakan eskalasi berbahaya yang tidak dapat diterima, mengancam keamanan dan stabilitas kawasan, serta keselamatan penerbangan sipil internasional dan penumpang maupun awak pesawat. Serangan ini juga melanggar secara berat Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional dan keputusan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Kementerian juga menegaskan solidaritas penuh Bahrain dengan Arab Saudi, serta dukungan total terhadap setiap langkah dan tindakan sah yang diambil Saudi untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitasnya, melindungi warga negara dan penduduknya, serta haknya untuk membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB. Hal ini juga sejalan dengan komitmen negara-negara anggota dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Dewan Kerja Sama Teluk, menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi adalah bagian tak terpisahkan dari keamanan Bahrain dan negara-negara anggota GCC lainnya.

Kementerian Luar Negeri Bahrain juga mendesak Dewan Keamanan PBB, ICAO, dan komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara penuh dan mengambil langkah tegas guna menghentikan serangan teroris Houthi yang berulang terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk fasilitas dan bandara, serta meminta pertanggungjawaban pelaku dan pendukungnya. Bahrain juga menekankan pentingnya implementasi penuh keputusan terkait, khususnya Resolusi 2216 dan 2817, demi menjaga keamanan dan perdamaian regional maupun internasional.