Arab Saudi Setujui Sistem Transaksi Komersial Baru

Surat kabar resmi Arab Saudi, Umm Al-Qura, menerbitkan keputusan Dewan Menteri yang menyetujui sistem transaksi komersial. Keputusan tersebut menegaskan bahwa penerapan aturan sistem ini—sebagaimana disebut pada butir (Pertama) keputusan ini—tidak mengurangi tugas dan kewenangan yang telah diatur secara hukum bagi Bank Sentral Saudi terkait entitas dan lembaga yang berada di bawah pengawasan dan pengaturannya.

Menurut Umm Al-Qura, diputuskan bahwa istilah 'catatan akuntansi' akan menggantikan istilah 'buku dagang' di seluruh peraturan mulai tanggal berlakunya sistem sebagaimana dimaksud pada butir (Pertama) keputusan ini. Sebuah rancangan dekrit kerajaan telah disiapkan untuk hal ini, dengan naskah terlampir.

Dewan juga menyetujui agar Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial—berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan instansi terkait lainnya—meninjau ketentuan yang mengatur jenis usaha yang tidak dianggap sebagai kegiatan perdagangan dalam penerapan Sistem Layanan Sipil (ditetapkan melalui Dekrit Kerajaan No. M/49 tanggal 10 Rajab 1397 H), Kode Etik dan Etika Jabatan Publik (Keputusan Dewan Menteri No. 555 tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H), serta Peraturan Pelaksanaan Sumber Daya Manusia di Layanan Sipil (Keputusan Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial No. 1550 tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 H). Jenis usaha tersebut meliputi: pembelian, penjualan, dan penyewaan properti; perdagangan surat berharga; kepemilikan saham atau bagian di perusahaan perseroan terbatas, perseroan sederhana, perseroan komanditer sederhana, serta pengelolaannya, selama tidak bertentangan dengan kewajiban pegawai yang telah diatur secara hukum. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian yang diperlukan agar berlaku sebelum tanggal berlakunya sistem sebagaimana dimaksud pada butir (Pertama) keputusan ini.

Kementerian Transportasi dan Layanan Logistik juga diminta untuk mengkaji kondisi kontrak transportasi saat ini dan melaporkan hasilnya dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal keputusan ini.

Berikut ini adalah sistem transaksi komersial:

Bab I: Ketentuan Umum
Pasal 1:
Ketentuan sistem ini berlaku untuk:
a. Kegiatan komersial, apapun status pelakunya dan apapun cara pelaksanaannya, baik secara elektronik maupun konvensional.
b. Pedagang.
Pasal 2:
1. Ketentuan sistem ini berlaku pada kegiatan yang bersifat komersial bagi salah satu pihak dan tidak komersial bagi pihak lainnya.
2. Sebagai pengecualian dari ayat (1), para pihak dapat menyepakati untuk tidak menerapkan sistem ini pada kegiatan yang bersifat komersial bagi salah satu pihak dan tidak komersial bagi pihak lainnya.
Pasal 3:
Penerapan ketentuan sistem ini tidak mengesampingkan ketentuan hukum khusus lainnya.
Pasal 4:
Para pihak dalam kegiatan komersial dapat menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau aturan hukum yang bersifat memaksa. Jika tidak ada kesepakatan, maka berlaku—untuk hal-hal yang tidak diatur dalam sistem ini—urutan berikut:
1. Kebiasaan dan adat dagang, dengan prioritas pada kebiasaan khusus di wilayah atau sektor tertentu dibandingkan kebiasaan umum.
2. Ketentuan dalam sistem transaksi perdata.
Bab II: Kegiatan Komersial
Pasal 5:
Kegiatan berikut dianggap sebagai kegiatan komersial meskipun tidak dilakukan secara profesional:
a. Pembelian barang bergerak untuk dijual kembali dengan keuntungan atau disewakan, baik dalam kondisi asli maupun setelah diubah atau diproduksi, atau menyewanya untuk disewakan kembali.

b. Transaksi terkait surat berharga, apapun status pihak terkait dan tujuan hak yang diperjanjikan.
c. Kegiatan terkait pelayaran laut dan udara, termasuk pembangunan, penjualan, pembelian, penyewaan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal atau pesawat, serta pengiriman laut dan udara, termasuk transportasi reguler, penjualan atau pembelian perlengkapan, alat, atau bahan kapal atau pesawat, serta pengadaan logistiknya.
d. Kegiatan dan layanan kereta api, bandara, pelabuhan, dan jalan berbayar, serta layanan darat di bandara dan pelabuhan termasuk bongkar muat, layanan navigasi pendukung, penarikan, pemanduan, dan penyelamatan laut.
e. Layanan telekomunikasi dan internet, serta infrastruktur dan layanan pendukungnya.
f. Kegiatan hotel, restoran, tempat hiburan, dan permainan.
g. Penerbitan surat kabar dan majalah serta kegiatan radio dan televisi untuk tujuan komersial.
h. Penyewaan ruang pameran, konferensi, dan acara.
i. Kegiatan pos.
j. Kegiatan gudang umum.
k. Kegiatan pembangkit listrik dan air untuk dijual, serta distribusi dan penjualan energi dan air yang dihasilkan.
l. Distribusi, transmisi, penyaluran, penyimpanan, atau pengelolaan energi.
m. Eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, pertambangan, garam, penggalian, pengilangan minyak, pencairan gas, dan pengolahan bahan hidrokarbon.
Pasal 6:
Untuk penerapan sistem ini dan peraturan terkait kegiatan komersial lainnya, kegiatan berikut dianggap sebagai kegiatan komersial jika dilakukan secara profesional:
a. Pembelian properti untuk dijual kembali dengan keuntungan, baik dalam kondisi asli maupun setelah diubah atau dibagi.
b. Surat berharga.
c. Kegiatan perbankan, pemberian pembiayaan dan fasilitas kredit, penerimaan simpanan, penukaran uang, dan layanan transfer dana.
d. Asuransi dalam segala bentuknya.
e. Agen dagang dan perjanjian distribusi.
f. Industri.
g. Perantara.
h. Penyediaan barang dan jasa.
i. Penyewaan fasilitas atau properti.
j. Transportasi darat.
k. Kontraktor konstruksi.
l. Layanan pariwisata dan perjalanan.
m. Ekspor, impor, dan jasa kepabeanan.
n. Layanan umum dan perekrutan tenaga kerja.
o. Layanan lelang.
p. Percetakan, penerbitan, fotografi, perekaman audio-visual, dan periklanan.
q. Layanan pemasaran.
r. Pemeliharaan barang bergerak dan properti.
s. Penyewaan barang bergerak.
t. Layanan pengelolaan properti, proyek, dan aset tak berwujud.
u. Teknologi informasi.
Pasal 7:
Setiap kegiatan yang serupa atau sejenis dalam sifat dan tujuan dengan yang tercantum pada Pasal 5 dan 6 sistem ini juga dianggap sebagai kegiatan komersial.
Pasal 8:
Setiap kegiatan non-komersial yang dilakukan oleh pedagang untuk kepentingan usahanya dianggap sebagai kegiatan komersial secara turunan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 9:
Kegiatan berikut tidak dianggap sebagai kegiatan komersial:
a. Penjualan karya cipta oleh individu penciptanya sendiri atau melalui asistennya, atau penjualan salinannya, atau perjanjian terkait pemanfaatan karya tersebut sesuai hukum.
b. Kegiatan kerajinan tangan yang utamanya mengandalkan tenaga fisik.
c. Kegiatan profesi bebas yang mengandalkan pengetahuan dan keterampilan intelektual.
d. Kegiatan pertanian dan hortikultura, termasuk penjualan hasil panen oleh pemilik atau penggarap lahan, meski telah diolah dengan alat yang lazim digunakan, kecuali jika diolah melalui toko khusus secara permanen.
e. Peternakan dan penjualan hewan, serta penangkapan dan penjualan ikan yang mengandalkan tenaga fisik peternak atau nelayan.
Bab III: Pedagang
Pasal 10:
Yang dianggap sebagai pedagang adalah:
a. Individu yang secara profesional menjalankan satu atau lebih kegiatan komersial atas nama dan untuk kepentingan sendiri.
b. Badan hukum privat yang secara profesional menjalankan satu atau lebih kegiatan komersial atas nama dan untuk kepentingan sendiri, namun bukan berbentuk perusahaan yang didirikan berdasarkan sistem perseroan.
c. Perusahaan yang didirikan berdasarkan sistem perseroan, apapun tujuannya, termasuk perusahaan yang didirikan atau diikuti oleh negara atau badan hukum publik lainnya.
Pasal 11:
Status pedagang juga diberikan kepada:
a. Siapa pun yang mengumumkan dengan cara apa pun bahwa ia mendirikan toko untuk berdagang, meski tidak secara profesional, dan tetap dianggap pedagang hingga efek pengumuman dan transaksi yang dilakukannya berakhir.
b. Siapa pun yang secara nyata menjalankan kegiatan komersial atas nama sendiri namun sebenarnya untuk kepentingan pihak lain, serta siapa pun yang menjalankan kegiatan komersial melalui pihak yang tampak di depan umum.
Pasal 12:
Negara, badan hukum publik, serta lembaga dan asosiasi sosial tidak dianggap sebagai pedagang, namun kegiatan komersial yang dijalankannya tetap tunduk pada sistem ini.
Pasal 13:
Seseorang yang tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi sesuai peraturan terkait tidak dianggap sebagai pedagang, kecuali jika diizinkan menjalankan usaha komersial sesuai Pasal 14 sistem ini.
Pasal 14:
1. Sebagai pengecualian dari Pasal 13, anak yang telah berusia 15 tahun dapat menjalankan usaha komersial jika mendapat izin dari wali, wasiat, atau pengadilan jika wali atau wasiat menolak memberi izin.
2. Izin tersebut dapat diberikan secara umum atau terbatas, dan pemberi izin dapat mencabut atau membatasinya kapan saja, asalkan tidak mempengaruhi status hukum yang telah sah sebelumnya.
3. Anak yang dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai pedagang penuh dalam hal yang diizinkan, kecuali terkait jaminan kewajiban dan aset kepailitan, yang hanya terbatas pada harta yang diinvestasikan dalam usahanya, dan tidak dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ...