Lompat ke konten
Selasa, 10 November 2026 · Riyadh
العربيةEnglishBuletinKontak
Arab Saudi

Kabinet Setujui Sistem Perlindungan Konsumen dan Negara Tanggung Biaya Impor Kendaraan Mahasiswa Luar Negeri

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman memimpin sidang kabinet di Riyadh yang menyetujui sistem perlindungan konsumen, sejumlah perjanjian internasional, serta penunjukan dan promosi pejabat.

AJEL Indonesia14 mnt lalu · 3 mnt baca
Sidang kabinet Arab Saudi dipimpin Pangeran Mohammed bin Salman

Poin Utama

AI

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman memimpin sidang kabinet yang digelar pada Selasa di Riyadh.

Pada awal sidang, Putra Mahkota menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Raja Bahrain dan Presiden Suriah, serta isi pesan yang diterima dari Presiden Sierra Leone. Ia juga melaporkan hasil pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Kanada dan Perdana Menteri Yunani yang membahas hubungan bilateral, upaya penguatan kerja sama, serta penegasan koordinasi berkelanjutan terkait isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.

Kabinet kembali menegaskan dukungan Arab Saudi terhadap upaya menciptakan keamanan dan stabilitas di tingkat regional dan global, serta memerangi terorisme dan kelompok-kelompok bersenjata. Kabinet juga menekankan pentingnya penghentian segera semua tindakan yang mengancam keamanan pelayaran di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Selat Hormuz.

Menteri Informasi Salman bin Yusuf al-Dosari dalam keterangannya kepada Kantor Berita Saudi seusai sidang menyampaikan, kabinet mengapresiasi penandatanganan perjanjian umum penghubung negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk melalui proyek kereta api, menegaskan komitmen pada kerja sama strategis dan integrasi ekonomi, serta pelaksanaan visi Raja Salman untuk memperkuat kerja sama kawasan Teluk.

Di bidang domestik, kabinet mengapresiasi pidato Raja Salman dalam pembukaan Konferensi dan Pameran Haji ke-6 yang menyoroti upaya Arab Saudi dalam melayani dua Masjid Suci, pengembangan sistem haji, serta peluncuran perjanjian dan kemitraan untuk memudahkan perjalanan jamaah.

Kabinet juga meninjau kinerja sektor nasional, mengapresiasi capaian sejumlah instansi pemerintah yang meraih penghargaan internasional dan regional di bidang kesehatan, infrastruktur, pemerintahan digital, dan inovasi, sebagai bukti dukungan negara terhadap pencapaian target Visi Saudi 2030.

Kabinet mengeluarkan sejumlah keputusan penting, di antaranya:

Pertama: menyetujui sistem perlindungan konsumen.

Kedua: negara menanggung bea masuk dan pajak pertambahan nilai atas impor kendaraan bagi mahasiswa penerima beasiswa, pegawai pemerintah di luar negeri, serta keluarga mereka, dengan pembebasan biaya administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai.

Ketiga: menyetujui nota kesepahaman antara Kementerian Energi Arab Saudi dan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea untuk kerja sama di bidang minyak dan gas.

Keempat: menyetujui perjanjian pembebasan visa timbal balik bagi pemegang paspor diplomatik dan khusus dengan Portugal.

Kelima: menyetujui nota kesepahaman kerja sama di bidang perkeretaapian dengan Turki.

Keenam: memberi wewenang kepada Menteri Investasi untuk menandatangani perjanjian dengan Bangladesh terkait promosi dan perlindungan investasi timbal balik.

Ketujuh: memberi wewenang kepada Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi untuk bernegosiasi dan menandatangani perjanjian kerja sama di bidang komunikasi dan infrastruktur digital dengan Yordania dan Suriah.

Kedelapan: memberi wewenang kepada Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial untuk bernegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan Yordania.

Kesembilan: memberi wewenang kepada Menteri Transportasi dan Layanan Logistik untuk bernegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman di bidang kelautan dengan Siprus.

Kesepuluh: menyetujui rancangan nota kesepahaman di bidang urusan keislaman dengan Asosiasi Islam Burundi, serta memberi wewenang kepada Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan untuk menandatanganinya.

Kesebelas: memberi wewenang kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia untuk bernegosiasi dan menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis dengan Organisasi Kerja Sama Digital.

Keduabelas: mengangkat Dr. Ahmed bin Imad Saman dan Dr. Lina binti Samir Ayuni sebagai anggota Dewan Direksi Pusat Meteorologi Nasional.

Ketigabelas: mengesahkan laporan keuangan akhir Saudi Fund for Development, Dana Pembangunan Perumahan, dan Kompleks Bahasa Arab Global Raja Salman untuk tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Keempatbelas: menyetujui penunjukan dan promosi pejabat setingkat eselon I, sebagai berikut:

- Mengangkat Dr. Naif bin Nasser bin Labdah sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jazan setingkat eselon I.

- Mempromosikan Ali bin Mohammed al-Shahrani menjadi Staf Ahli Senior di Kementerian Keuangan setingkat eselon I.

Kabinet juga meninjau sejumlah isu umum yang tercantum dalam agenda, termasuk laporan tahunan dari instansi pemerintah dan pusat nasional, serta mengambil langkah yang diperlukan terkait hal tersebut.

Komentar (0)