Otoritas Transportasi Umum Bentuk Lima Komite Tindak Pelanggaran Transportasi Darat

Ketua Otoritas Transportasi Umum, Fawaz bin Zanaaf Al-Sahli, mengeluarkan keputusan membentuk lima komite khusus untuk menangani tanggapan hukum (keberatan) dan pelanggaran yang berkaitan dengan aturan transportasi darat dan peraturan pelaksanaannya, dengan tugas spesifik untuk masing-masing komite.

Keputusan tersebut mencakup pembentukan komite untuk menangani tanggapan hukum atas pelanggaran aturan transportasi darat, komite untuk menangani pelanggaran ketentuan peraturan pelaksanaan kegiatan angkutan dengan taksi, perantara angkutan penumpang dengan taksi, dan melalui aplikasi elektronik, komite untuk menangani pelanggaran truk asing, komite untuk menangani pelanggaran angkutan ringan barang dan pengantaran pesanan, serta komite khusus untuk pelanggaran kegiatan lainnya.

Setiap komite diberikan kewenangan untuk menangani pelanggaran sesuai lingkup tugasnya dan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam sistem transportasi darat, sementara komite tanggapan hukum bertugas menangani keberatan atas pelanggaran aturan tersebut.

Keputusan ini menegaskan bahwa komite akan menjalankan tugasnya sesuai aturan kerja komite tanggapan hukum dan pelanggaran sistem transportasi darat, dan berlaku selama tiga tahun mulai dari tanggal dikeluarkan.

Aspek hukum keputusan ini meliputi pengaturan proses penanganan pelanggaran dan tanggapan hukum, penetapan komite yang berwenang untuk setiap jenis pelanggaran, serta memastikan prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga memperkuat keabsahan dan keterbukaan keputusan yang diambil.

Keputusan ini juga bertujuan melindungi hak para pihak dengan menyediakan jalur keberatan yang jelas, memungkinkan pihak terkait mengajukan tanggapan hukum sesuai prosedur yang berlaku, serta memastikan sanksi hanya dijatuhkan dalam batas kewenangan dan sesuai aturan serta tata kerja komite.