20 Perubahan Menanti Siswa dan Guru Setelah Disahkannya Sistem Pendidikan Umum Baru

Sistem pendidikan umum di Arab Saudi memasuki babak baru setelah rincian regulasinya diterbitkan di lembaran resmi negara. Aturan baru ini membawa perubahan mendasar yang menyentuh siswa, guru, sekolah, serta lembaga pendidikan negeri dan swasta. Sistem ini akan mulai diterapkan 180 hari setelah tanggal pengumumannya.

Dalam aturan tersebut, pendidikan umum kini menjadi wajib bagi anak usia enam hingga lima belas tahun, merupakan hak setiap warga, dan diberikan secara gratis di sekolah negeri. Aturan ini juga menegaskan akan ada sanksi bagi pihak yang menyebabkan anak kehilangan hak pendidikan atau putus sekolah selama masa pendidikan wajib.

Perubahan utama dalam sistem baru

1- Pendidikan wajib bagi anak usia enam hingga lima belas tahun.

2- Pendidikan umum adalah hak semua orang dan diberikan gratis di sekolah negeri.

3- Sanksi bagi pihak yang menyebabkan anak kehilangan hak pendidikan atau putus sekolah selama masa pendidikan wajib.

4- Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa utama pengantar pendidikan, namun dimungkinkan penggunaan bahasa tambahan sesuai ketentuan.

5- Sekolah putri tetap terpisah dari sekolah putra setelah masa kanak-kanak, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan.

6- Pembentukan Dewan Urusan Pendidikan Umum yang baru di bawah pimpinan Menteri Pendidikan, bertugas merumuskan kebijakan dan mengesahkan regulasi sektor pendidikan.

7- Penambahan jalur pendidikan kejuruan dan spesialisasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

8- Diperbolehkan mendirikan sekolah, kelas, atau jalur khusus di bidang seperti pemrograman, sains, matematika, seni, dan Al-Qur'an.

9- Penetapan aturan untuk mempercepat kenaikan kelas bagi siswa berprestasi.

10- Peluncuran program deteksi dini gangguan tumbuh kembang atau perilaku pada siswa.

11- Penguatan integrasi siswa penyandang disabilitas di sekolah dengan dukungan teknologi pendukung.

12- Penyediaan program pendidikan digital dan jarak jauh bagi siswa disabilitas yang tidak dapat diintegrasikan.

13- Pembentukan program, sekolah, dan pusat khusus untuk pengembangan siswa berbakat.

14- Pendidikan tatap muka menjadi dasar di semua jenjang, dengan pemanfaatan pembelajaran daring sesuai ketentuan.

15- Sekolah swasta wajib memperoleh akreditasi dari Otoritas Penilaian Pendidikan dan Pelatihan atau lembaga internasional yang diakui.

16- Penyesuaian biaya sekolah swasta diatur sesuai standar yang ditetapkan otoritas terkait.

17- Siswa tidak boleh dibebani tugas yang berasal dari inisiatif pribadi guru atau manajemen sekolah jika bertentangan dengan aturan.

18- Jaminan hak siswa, termasuk hak untuk menyampaikan keluhan, perlindungan dari kekerasan, layanan kesehatan dasar, serta menerima ijazah kelulusan tanpa syarat.

19- Guru dapat ditugaskan mengajar mata pelajaran di luar bidang keahlian mereka dengan pelatihan dan tunjangan khusus sesuai ketentuan dewan.

20- Guru atau staf administrasi yang melakukan pelanggaran berat yang merusak ketertiban umum atau persatuan nasional akan diberhentikan dan dilarang kembali bekerja di bidang pendidikan, baik di sektor negeri maupun swasta.