65 Proyek Ekonomi dan Pembangunan Dibuka untuk Masukan Publik Lewat Platform Istithlaa

Platform elektronik terpadu untuk menjaring pendapat publik dan instansi pemerintah, Istithlaa, yang berada di bawah Pusat Daya Saing dan Bisnis Saudi, mengumumkan peluncuran 65 proyek terkait isu ekonomi dan pembangunan.

Platform tersebut menjelaskan bahwa proyek-proyek ini digagas bersama 33 instansi pemerintah, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan usulan sebelum proyek-proyek tersebut disahkan.

Di antara proyek yang ditawarkan adalah revisi peraturan pelaksanaan inspeksi dan penindakan pelanggaran di bidang peninggalan sejarah, museum, dan warisan arsitektur, yang diajukan oleh Kementerian Kebudayaan. Proyek ini bertujuan menerapkan perintah kerajaan terkait pembentukan komite independen untuk meninjau permohonan banding dan keberatan serta memutuskan hasilnya. Masa konsultasi publik untuk proyek ini berakhir pada 8 Desember 2026.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi juga mengajukan revisi Undang-Undang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, dengan tujuan meninjau dan memperbarui regulasi agar dapat mengatasi tantangan yang ada, melindungi pengguna, dan meningkatkan ketahanan sektor tersebut. Masa konsultasi publik untuk proyek ini berakhir pada 9 Desember 2026.

Proyek lainnya adalah revisi Undang-Undang Eksekusi di hadapan Dewan Grievance, yang diajukan oleh Dewan Grievance untuk menyesuaikan ketentuan undang-undang dengan perubahan regulasi terbaru, serta menghapus ketentuan yang telah memiliki aturan khusus. Masa konsultasi publik untuk proyek ini juga berakhir pada 9 Desember 2026.

Platform Istithlaa menegaskan bahwa peluncuran proyek-proyek ini bertujuan meningkatkan transparansi dalam lingkungan legislasi, menyebarluaskan budaya konsultasi di kalangan publik, instansi pemerintah, dan sektor swasta, serta melibatkan mereka dalam perumusan proyek yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.