Pernyataan Bersama Saudi, Mesir, Pakistan, dan Turki: Dukungan Tegas bagi Kedaulatan dan Keamanan Arab Saudi

Menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Turki mengadakan pertemuan konsultatif di New York, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi regional dan internasional. Mereka menegaskan pentingnya melanjutkan konsultasi dan koordinasi antara keempat negara guna mendukung perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Timur Tengah dan secara umum.

Para menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya ketegangan dan aksi permusuhan di kawasan. Mereka menegaskan bahwa dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai solusi berkelanjutan, serta menekankan pentingnya komitmen terhadap Nota Kesepahaman Islamabad demi tercapainya perdamaian dan stabilitas yang langgeng.

Para menteri juga mengecam keras semua serangan yang menargetkan Arab Saudi, termasuk serangan Houthi baru-baru ini. Mereka menegaskan dukungan tegas terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan Arab Saudi, serta hak sah negara itu untuk membela diri, wilayah, dan rakyatnya sesuai hukum internasional dan Piagam PBB. Mereka juga menekankan pentingnya menjamin keselamatan dan kebebasan navigasi maritim.

Para menteri kembali menegaskan dukungan mereka kepada pemerintah Yaman yang sah dan Dewan Kepemimpinan Presiden, serta mendukung upaya mereka untuk mewujudkan keamanan, stabilitas, dan pembangunan di Yaman melalui proses politik dan dialog Yaman-Yaman yang inklusif.

Terkait isu Palestina, para menteri kembali menegaskan sentralitas masalah Palestina dalam mewujudkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah, serta mendukung hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka yang berdaulat, layak huni, dan terhubung secara geografis berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

Para menteri juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Sudan. Mereka menekankan pentingnya menjaga institusi negara yang sah dan menolak segala entitas paralel yang dapat melemahkan kedaulatan dan persatuan Sudan. Mereka juga menegaskan perlunya menghentikan arus senjata, tentara bayaran, dan pejuang asing secara ilegal ke wilayah Sudan. Di akhir pertemuan, para menteri sepakat untuk terus melakukan koordinasi dan konsultasi erat terkait perkembangan regional dan internasional guna memperkuat keamanan bersama dan menegakkan stabilitas kawasan dalam jangka panjang.