Kementerian Sumber Daya Manusia ajukan draf sanksi untuk lembaga sosial penyandang disabilitas

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial mengumumkan pengajuan draf tabel pelanggaran dan sanksi bagi lembaga sosial non-pemerintah yang melayani penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan mengatur pelanggaran dan sanksi yang berlaku, memperkuat kepatuhan lembaga terhadap persyaratan hukum dan standar yang ditetapkan, serta melindungi hak-hak penerima manfaat agar memperoleh layanan berkualitas tinggi dan meningkatkan mutu perawatan serta rehabilitasi yang diberikan.

Kementerian mengajak seluruh pihak yang berkepentingan dan para ahli untuk meninjau draf tersebut serta memberikan masukan dan tanggapan dalam periode yang telah ditentukan, guna mendukung pengembangan dan pencapaian tujuan aturan ini.

Draf dan formulir masukan dapat diakses melalui tautan ini.