Otoritas Properti Umum mulai pendaftaran 54.562 bidang tanah di Mekkah, Timur, dan Hail
Otoritas Properti Umum akan memulai pendaftaran 54.562 bidang tanah di Mekkah, wilayah Timur, dan Hail mulai 15 November 2026.
Poin Utama
AIOtoritas Properti Umum mengumumkan dimulainya pendaftaran sertifikat hak milik untuk 54.562 bidang tanah di wilayah Mekkah, wilayah Timur, dan Hail, mulai Minggu 15 November 2026 hingga Kamis 18 Februari 2027.
Otoritas menjelaskan bahwa pendaftaran di wilayah Mekkah mencakup Kabupaten Asfan dan Kota Mekkah, serta kawasan Al-Baiheita, As-Sail Al-Kabir, Al-Quds, dan Qarn Al-Manazil di Kabupaten Taif, serta kawasan Ar-Rayyan, Al-Aziziyah, Al-Faisaliyah, Al-Khalidiyah, An-Nasim, As-Salamah, Al-Muntazah, An-Nuzhah, dan Al-Ghadir di Kabupaten Al-Muwaih, selain sejumlah bidang tanah di Kabupaten Taif dan Al-Muwaih.
Di wilayah Timur, pendaftaran meliputi Al-Bayda, kawasan Al-Wiam, Al-Khafji, kawasan Al-Khuzama, Dammam, As-Sarar, Al-Ghawar, kawasan Asy-Syifa dan Al-Hussam di Al-Qulaib, Al-Batha, Abqaiq, Bairin, Urairah, kawasan Al-Muntazah di Ain Dar, Mulayjah, serta sejumlah bidang tanah lainnya.
Sementara di wilayah Hail, pendaftaran mencakup sejumlah bidang tanah di Al-Hait, Al-Halifah, Al-Khuttah, Asy-Shamli, Baqaa, dan Turbah Hail.
Otoritas menegaskan bahwa pemilihan wilayah, kota, dan kawasan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, dan akan diumumkan secara bertahap wilayah, kabupaten, dan kawasan baru yang akan masuk program pendaftaran sertifikat hak milik di berbagai wilayah Kerajaan.
Otoritas juga menyampaikan bahwa pendaftaran awal properti dapat dilakukan melalui platform Catatan Properti (https://rer.sa) atau melalui pusat layanan, dengan syarat memiliki sertifikat kepemilikan yang memenuhi persyaratan hukum.
Otoritas mengimbau para pemilik properti yang termasuk dalam program ini untuk memeriksa sertifikat kepemilikan dan memastikan kelengkapan persyaratan sebelum pendaftaran dimulai, serta dapat mengajukan pertanyaan melalui platform resmi atau pusat layanan pelanggan di nomor 199002.
Otoritas menjelaskan bahwa setiap unit properti yang didaftarkan akan mendapatkan "nomor properti" dan sertifikat pendaftaran kepemilikan yang memuat data, deskripsi, status properti, serta hak dan kewajiban terkait, berdasarkan informasi geospasial yang akurat.
Sistem pendaftaran sertifikat hak milik ini bertujuan meningkatkan kepercayaan dan transparansi di sektor properti.
