Aturan Baru: Swasta Bisa Kelola Sekolah Negeri Tanpa Bebani Siswa
Dewan Urusan Pendidikan Umum Arab Saudi menetapkan aturan baru yang memungkinkan sektor swasta dan nirlaba mengelola sekolah negeri tanpa membebankan biaya kepada siswa.
Poin Utama
AIDewan Urusan Pendidikan Umum Arab Saudi telah menetapkan "Aturan Penugasan untuk Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Nirlaba dalam Pendidikan Umum" yang dipublikasikan di surat kabar Um Al-Qura pada Jumat ini. Aturan ini memungkinkan Kementerian Pendidikan untuk menyerahkan pengelolaan dan operasional sekolah negeri, baik secara penuh maupun sebagian, kepada mitra dari sektor swasta dan nirlaba, termasuk pemanfaatan gedung dan lahan pendidikan.
Aturan tersebut menetapkan dua model utama kemitraan. Model pertama adalah untuk layanan dan operasional, yang meliputi penugasan pengelolaan atau operasional lembaga pendidikan negeri, penugasan tugas pendidikan tertentu, atau layanan non-pendidikan. Model kedua adalah investasi aset, yang mencakup pembangunan, pengembangan, atau pemeliharaan sekolah dengan pendanaan dari mitra, serta pemanfaatan dan investasi gedung sekolah di luar jam pelajaran dan selama liburan.
Aturan ini menegaskan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan dan keberlanjutannya tanpa dikenakan biaya jika dibiayai oleh kementerian. Layanan tambahan opsional boleh ditawarkan dengan biaya, asalkan tidak menjadi syarat layanan utama dan tidak mencakup kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.
Orang tua diberikan hak memilih di antara opsi yang tersedia jika model kemitraan memungkinkan. Aturan juga melarang kemitraan yang menurunkan kualitas layanan dibandingkan alternatif yang ada, serta menegaskan bahwa tidak ada model kemitraan yang boleh mengorbankan kualitas demi efisiensi biaya.
Mitra operator dapat diberikan otonomi dalam pengelolaan operasional, sumber daya manusia, dan jadwal, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan hasil pendidikan, operasional, dan keuangan. Mereka juga harus mematuhi kurikulum nasional, rencana pembelajaran, standar guru termasuk lisensi profesional, perlindungan dan keselamatan siswa, serta memberikan akses kementerian untuk pengawasan dan pelaksanaan ujian nasional maupun internasional.
Terkait guru dan pegawai negeri, aturan memperbolehkan operator memanfaatkan mereka dengan persetujuan tertulis sebelumnya, tanpa mengubah status kepegawaian mereka di kementerian dan tanpa mengganggu hak serta jenjang kariernya. Perubahan selama tahun ajaran harus diminimalkan. Operator dapat memberikan insentif atas biaya sendiri, dan kementerian berhak mengembalikan pegawai ke posisi semula.
Setiap kemitraan yang berdampak diwajibkan memiliki rencana kesinambungan layanan agar kegagalan mitra atau berakhirnya kontrak tidak menyebabkan terputusnya layanan. Kementerian berwenang meminta rencana perbaikan atau menunjuk operator pengganti. Aturan ini tidak mencakup pengalihan kepemilikan aset pendidikan apa pun.
Aturan juga menyatakan bahwa kemitraan dan kontrak yang sudah berjalan tetap berlaku hingga masa berakhirnya, namun tata kelolanya harus disesuaikan dengan aturan baru dalam waktu satu tahun sejak diberlakukan. Perpanjangan atau perluasan kontrak hanya dapat dilakukan sesuai aturan ini, yang mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Umum.
