Keterlambatan Pembayaran Gaji Melanggar Aturan, Begini Cara Melapor

Akun resmi layanan pelanggan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial menegaskan melalui platform X bahwa keterlambatan pembayaran gaji pekerja merupakan pelanggaran terhadap peraturan.

Akun tersebut menjelaskan bahwa penerima manfaat dapat melaporkan pelanggaran terkait keterlambatan pembayaran gaji melalui aplikasi Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial untuk individu di tautan: hrsd.gov.sa/hrsd-app, sehingga memungkinkan pelaporan pelanggaran melalui saluran resmi yang disediakan kementerian.

Lihat unggahan di platform X

Keterlambatan Pembayaran Gaji Pegawai

Kementerian Sumber Daya Manusia sebelumnya telah menetapkan prosedur yang harus dilakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai, melalui inisiatif "Kontrak Kerja Terdokumentasi sebagai Dasar Eksekusi", yang bertujuan mempercepat pekerja memperoleh hak gajinya sesuai kontrak kerja yang terdokumentasi.

Kementerian menjelaskan bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji, langkah pertama adalah memastikan kontrak kerja telah memiliki kekuatan eksekusi. Jika kontrak tersebut terdokumentasi atau diperbarui setelah Oktober 2022, maka kontrak itu dianggap sebagai dasar eksekusi. Hal ini dapat dicek melalui platform "Qiwa" untuk memastikan kontrak kerja pegawai telah menjadi dokumen eksekusi.

Selanjutnya, jika telah berlalu 30 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran gaji dan perusahaan belum membayar penuh, pegawai dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi melalui platform "Najiz".

Kementerian Sumber Daya Manusia juga menegaskan bahwa langkah ini tidak memerlukan pengajuan gugatan perburuhan atau melalui proses penyelesaian perselisihan secara damai untuk kasus-kasus yang tercakup dalam inisiatif ini.