Spanyol Pasang Penghalang Terapung untuk Cegah Migrasi ke Ceuta

Spanyol mulai memasang penghalang terapung di lepas pantai Ceuta untuk menghentikan upaya migrasi ilegal, setelah wilayah kantong Spanyol itu mengalami lonjakan migran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sedikitnya 67 orang tewas. Sementara itu, sejumlah negara Uni Eropa menyerukan pertemuan darurat guna membahas krisis ini.

Pemerintah Spanyol menyatakan bahwa polisi Garda Sipil pada Sabtu pagi telah mulai memasang penghalang terapung sepanjang 500 meter di Pantai Tarajal, salah satu titik utama masuk ke Ceuta. Pemerintah juga memastikan bahwa upaya penyeberangan menurun drastis pada malam hari hingga hampir tidak ada.

Dijelaskan bahwa penghalang yang dapat dipompa ini, bersama deretan pelampung laut, akan menjulang antara 30 hingga 70 sentimeter di atas permukaan air dan memanjang hingga satu meter di bawahnya, namun tetap menyediakan jalur bagi kapal Garda Sipil untuk patroli laut.

Menurut otoritas Spanyol, sekitar 50.000 orang telah menyeberang ke Ceuta melalui darat dan laut sejak Kamis, sementara lebih dari 48.000 migran telah dipulangkan ke Maroko dalam waktu 48 jam, tanpa insiden besar selama proses pemulangan.

Sebaliknya, pejabat menyebutkan sedikitnya 67 orang tewas di sisi perbatasan Spanyol, setelah sejumlah migran tenggelam dan lainnya gagal melewati pemecah ombak serta pagar perbatasan.

Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, menuduh jaringan penyelundup manusia memanfaatkan para migran dan menyebarkan penafsiran menyesatkan atas putusan Mahkamah Agung Spanyol terkait pemulangan migran yang dicegat di laut.

Dalam kunjungannya ke Ceuta, sang menteri menegaskan bahwa otoritas telah berhasil mengendalikan situasi dalam 24 jam terakhir, dengan penempatan tambahan polisi dan militer untuk mengantisipasi perkembangan baru. Ia menekankan bahwa "Maroko bukan ancaman bagi Ceuta maupun wilayah Spanyol lainnya, melainkan mitra yang sangat dapat dipercaya," serta menambahkan bahwa tidak ada informasi intelijen yang mengindikasikan akan terjadi arus migran besar-besaran.

Dalam perkembangan terkait, 22 pemerintah anggota Uni Eropa menyerukan pertemuan darurat para menteri dalam negeri, meminta koordinasi Eropa guna mendukung Madrid dalam melindungi perbatasan luar Uni Eropa, serta membahas kemungkinan dukungan tambahan dari Frontex dan peninjauan kerja sama dengan Maroko.

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga meminta pertemuan darurat para menteri dalam negeri, dan mengkritik seruan yang meminta Spanyol dikeluarkan dari kawasan Schengen, menyebutnya "egois, memecah belah, dan ilegal".

Madrid menegaskan bahwa para migran yang masuk ke Ceuta secara ilegal tidak akan dapat berpindah ke daratan utama Spanyol atau ke negara lain di kawasan Schengen, serta menyatakan bahwa mereka yang keluar dari Ceuta melalui laut atau udara akan menjalani pemeriksaan identitas.

Pemerintah Spanyol juga menolak mengaitkan program legalisasi bagi ratusan ribu migran ilegal dengan gelombang penyeberangan terbaru, dan menjelaskan bahwa program tersebut hanya berlaku bagi mereka yang dapat membuktikan keberadaan di Spanyol sebelum 1 Januari 2026 dan telah tinggal setidaknya lima bulan saat mengajukan permohonan.