40 Proyek Ekonomi dan Pembangunan Ditawarkan di Platform Istithlaa untuk Masukan Publik

Platform elektronik terpadu untuk menjaring pendapat publik dan instansi pemerintah (Istithlaa), yang berada di bawah Pusat Daya Saing dan Bisnis Saudi, meluncurkan 40 proyek terkait isu ekonomi dan pembangunan. Peluncuran ini dilakukan bersama 25 instansi pemerintah, dengan tujuan memberi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan usulan mereka sebelum proyek-proyek tersebut disahkan.

Proyek-proyek yang ditawarkan melalui platform ini antara lain adalah revisi peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disusun oleh Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA). Proyek ini bertujuan memperjelas prosedur dan ketentuan dalam peraturan pelaksana, serta meningkatkan perlindungan data pribadi dan kepercayaan terhadap layanan yang mengandalkannya. Masa konsultasi publik untuk proyek ini berakhir pada 5 November 2026.

Di sisi lain, Dewan Pengadilan Administratif mengajukan revisi peraturan pelaksana Undang-Undang Acara Peradilan di Dewan Pengadilan Administratif, dengan tujuan memperjelas prosedur terkait putusan pengadilan administratif dalam perkara sederhana, serta memperjelas tata cara koreksi, interpretasi, dan peninjauan kembali putusan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penanganan perkara dan menyeimbangkan antara bobot perkara dan waktu penyelesaiannya. Masa konsultasi publik untuk proyek ini juga berakhir pada 5 November 2026.

Sementara itu, Otoritas Regulasi Listrik Saudi menerbitkan rancangan regulasi energi terbarukan untuk konsumsi sendiri, yang bertujuan menyatukan acuan regulasi dan mengembangkan persyaratan sistem energi terbarukan untuk konsumsi sendiri, serta memperbaiki prosedur berdasarkan kapasitas dan kajian teknis. Masa konsultasi publik untuk proyek ini berakhir pada 3 November 2026.

Penguatan Transparansi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Peluncuran rancangan regulasi dan peraturan melalui platform Istithlaa ini menegaskan upaya memperkuat transparansi dalam lingkungan legislasi, menyebarluaskan budaya konsultasi di kalangan publik, instansi pemerintah, dan sektor swasta, serta melibatkan mereka dalam penyusunan proyek yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.