Bagaimana Aliansi Islam Perkuat Negara Anggota Melawan Ekstremisme Lewat Kemitraan Internasional Baru

Aliansi Islam Militer untuk Memerangi Terorisme pada Selasa menutup program "Dasar Konseptual dan Tantangan Baru dalam Mencegah serta Menanggulangi Ekstremisme" yang digelar di markas aliansi di Riyadh, dengan partisipasi perwakilan negara anggota dan dihadiri Sekretaris Jenderal Aliansi, Letnan Jenderal Penerbang Mohammed bin Saeed Al-Moghedi.

Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan Institut Kerajaan Inggris untuk Studi Pertahanan dan Keamanan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara Aliansi Islam dan Inggris, serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga internasional terkait.

Fokus dan Tujuan Program

Program ini membahas dasar-dasar konseptual dan faktor pendorong ekstremisme, pemanfaatan platform digital oleh kelompok ekstremis, pola pendanaan terorisme dan risiko terkait aset virtual. Selain itu, program juga menyoroti jalur pemutusan keterkaitan, rehabilitasi dan reintegrasi, serta peran komunikasi strategis dalam melawan narasi ekstremis.

Program ini juga mencakup latihan kelompok yang memungkinkan peserta menerapkan alat analisis pada skenario yang meniru tantangan nyata, serta memaparkan hasil, pelajaran yang didapat, dan pentingnya terus mengembangkan keahlian khusus.

Memperkuat Kerja Sama dan Peningkatan Kapasitas

Letnan Jenderal Al-Moghedi menegaskan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas perwakilan negara anggota dan pertukaran pengalaman dengan lembaga internasional merupakan pilar utama untuk membangun respons yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi ekstremisme dan terorisme. Ia juga menekankan komitmen aliansi untuk memperluas kemitraan internasional demi memenuhi kebutuhan negara anggota dan memperkuat upaya nasional mereka.

Program ini mencerminkan komitmen Aliansi Islam Militer untuk Memerangi Terorisme melalui penguatan kapasitas, membangun kemitraan internasional, serta mengadopsi pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup pencegahan ideologis, penanggulangan pendanaan, penanganan ancaman digital, serta mendukung jalur rehabilitasi dan reintegrasi.