Arab Saudi Tingkatkan Pengurangan Bahan Perusak Ozon hingga 69% pada Semester Pertama 2026
Arab Saudi menargetkan pengurangan bahan perusak ozon hingga 69% pada semester pertama 2026 sebagai bagian dari komitmen internasional.
Poin Utama
AIArab Saudi meningkatkan persentase pengurangan bahan perusak lapisan ozon hingga 69% pada semester pertama 2026, sebagai langkah memperkuat komitmennya dalam menerapkan Protokol Montreal dan penghapusan bertahap hidroklorofluorokarbon (HCFC), menurut data Pusat Nasional Pengawasan Kepatuhan Lingkungan.
Pusat Nasional Pengawasan Kepatuhan Lingkungan menjelaskan bahwa lebih dari 8.000 ton metrik bahan perusak ozon dan sumber daya HFC telah diberikan izin sejak awal tahun ini, dalam rangka proyek pengurangan bertahap, guna memastikan pengaturan impor dan peredarannya sesuai persyaratan lingkungan dan komitmen internasional.
Peningkatan Pengawasan dan Kemudahan Proses
Juru bicara pusat, Saad Al-Mutrafi, menyatakan bahwa kemajuan ini sejalan dengan peningkatan sistem pengawasan bahan perusak ozon melalui sistem perizinan lingkungan yang mengatur proses impor dan distribusi. Ia menambahkan, sejak 2023, pusat telah menerbitkan lebih dari 3.200 izin untuk bahan yang diatur dalam Protokol Montreal, sehingga memperkuat kepatuhan lingkungan.
Al-Mutrafi juga menyoroti bahwa kerja sama dengan Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai melalui integrasi sistem elektronik telah mempercepat proses perizinan pengiriman serta meningkatkan efisiensi layanan dengan tetap menjaga tingkat pengawasan lingkungan.
Ratifikasi Arab Saudi terhadap Amandemen Kigali
Al-Mutrafi menambahkan, ratifikasi Arab Saudi terhadap Amandemen Kigali pada Protokol Montreal pada September 2025 merupakan langkah penting dalam mengurangi gas-gas berdampak tinggi terhadap iklim, yang mencerminkan komitmen Arab Saudi dalam mendukung upaya internasional menghadapi perubahan iklim.
Dalam konteks yang sama, ia menegaskan bahwa kerja sama negara-negara Teluk dalam perlindungan lapisan ozon memperkuat sinergi regional dan menunjukkan peran kepemimpinan Arab Saudi di bidang ini.
