Ketua Otoritas Antikorupsi Saudi sampaikan terima kasih atas penandatanganan perjanjian pertukaran informasi GlobE

Ketua Otoritas Pengawasan dan Antikorupsi, Mazen bin Ibrahim Al-Kahmous, menyampaikan terima kasih kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, atas dukungan mereka dalam penandatanganan perjanjian pertukaran informasi antara anggota Jaringan Operasi Global untuk Otoritas Penegakan Hukum Antikorupsi (GlobE Network).

Penandatanganan perjanjian ini berlangsung di Wina, di sela-sela Sidang Umum Ketujuh jaringan tersebut di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Al-Kahmous menandatangani perjanjian mewakili Arab Saudi dan menegaskan bahwa otoritasnya mendapat dukungan penuh dari pimpinan negara untuk berbagai inisiatif, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna melindungi integritas serta memperkuat kerja sama global, sejalan dengan Visi Saudi 2030 yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi.

Al-Kahmous menjelaskan bahwa perjanjian ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional serta memudahkan dan mempercepat pertukaran informasi secara aman, guna mendukung upaya pengungkapan, penyelidikan, penuntutan pelaku kejahatan korupsi, dan pengembalian aset yang digelapkan.

Peran Arab Saudi dalam pembentukan jaringan dan penguatan kerja sama internasional

Ketua otoritas tersebut juga menyoroti komitmen Arab Saudi dalam memperkuat pertukaran informasi dan memanfaatkan mekanisme kerja sama internasional, yang tercermin dari keanggotaan aktifnya di Asosiasi Internasional Otoritas Antikorupsi dan GlobE Network, serta pengakuan internasional atas upaya dan inisiatif Saudi di bidang ini.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan kelanjutan dari upaya berkelanjutan Arab Saudi dalam memperkuat kerja sama internasional dan pertukaran informasi antar otoritas penegak hukum untuk memerangi korupsi.

Capaian Arab Saudi dalam mendukung jaringan

Diketahui, saat memimpin KTT G20 pada 2020, Arab Saudi mengusulkan pembentukan jaringan dan platform aman untuk pertukaran informasi antar otoritas antikorupsi. Inisiatif ini mendapat sambutan dari para pemimpin negara anggota G20 di bawah kepemimpinan Raja Salman, dan jaringan tersebut resmi diluncurkan di bawah naungan PBB pada Juni 2021, dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji peran Arab Saudi dalam pendiriannya.

Saat ini, jaringan tersebut beranggotakan 252 lembaga penegak hukum dari 137 negara, serta lebih dari 16 organisasi sebagai anggota pengamat. Pada Februari 2025, Arab Saudi menerima estafet kepemimpinan jaringan untuk periode 2025–2027 setelah Dr. Nasser bin Ahmed Aba Al-Khail, Deputi Otoritas untuk Kerja Sama Internasional, terpilih secara aklamasi sebagai ketua jaringan.