Kabinet Setujui Pembentukan Otoritas Jalan Umum, 11 Keputusan Baru Ditetapkan

Raja Salman memimpin sidang kabinet yang digelar hari ini di Jeddah.
Pada awal sidang, Raja Salman menyampaikan apresiasi kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif atas upaya mereka dalam "KTT Mekkah untuk Pertahanan Bersama" yang menegaskan kedekatan hubungan historis ketiga negara, memperkuat solidaritas Islam, dan melayani kepentingan strategis bersama.
Raja Salman juga memuji hasil KTT trilateral yang berhasil membangun kerangka kemitraan pertahanan jangka panjang, yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, serta menghadapi tantangan kawasan dan menjaga keamanan serta stabilitas internasional demi masa depan yang lebih sejahtera.
Kabinet kemudian membahas surat yang diterima Raja Salman dari Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, serta laporan komunikasi telepon Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Penjabat Menteri Pendidikan dan Menteri Informasi, Yusuf bin Abdullah Al-Bunyan, menyampaikan dalam keterangannya kepada Kantor Berita Saudi bahwa kabinet memantau perkembangan regional dan internasional, serta upaya Arab Saudi dalam berkoordinasi dengan negara sahabat untuk mendukung stabilitas kawasan, solusi diplomatik, penghormatan kedaulatan negara, dan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb sebagai penopang ekonomi global.
Kabinet menyambut baik pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengecam serangan milisi Houthi yang mengancam keamanan kawasan dan kebebasan pelayaran, serta menegaskan hak Arab Saudi untuk membela diri dan dukungan terhadap pemerintah Yaman serta upaya PBB untuk perdamaian di Yaman.
Kabinet juga menyoroti langkah-langkah dalam pertemuan menteri pendukung Yerusalem di Amman, menegaskan penolakan terhadap segala upaya mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem, serta meminta dunia internasional menghentikan pelanggaran Israel di Gaza dan Tepi Barat, melindungi tempat suci, dan mendukung rakyat Palestina.
Kabinet menegaskan bahwa penyelenggaraan Forum Etika Kecerdasan Buatan UNESCO ke-4 di Riyadh pada September mendatang menunjukkan posisi Arab Saudi dalam mendukung dialog global tentang teknologi baru dan komitmen terhadap penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab untuk masa depan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Kabinet juga menyebut keberhasilan Arab Saudi dalam menggelar Olimpiade Sains Nuklir Internasional dan prestasi para pelajar sebagai bukti kepemimpinan global dalam penyelenggaraan ajang ilmiah, serta dukungan terhadap talenta muda sesuai dengan Visi Saudi 2030.
Kabinet membahas sejumlah agenda, termasuk hasil kajian Dewan Syura, Dewan Urusan Politik dan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Pembangunan, Komite Umum Kabinet, dan Badan Ahli Kabinet, dan memutuskan sebagai berikut:
Pertama:
Mengesahkan Konvensi PBB tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional.
Kedua:
Memberi wewenang kepada Menteri Kesehatan atau wakilnya untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman kerja sama kesehatan antara Arab Saudi dan Mozambik.
Ketiga:
Memberi wewenang kepada Kepala Badan Audit Negara atau wakilnya untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman kerja sama audit antara Arab Saudi dan Uzbekistan.
Keempat:
Menyetujui nota kesepahaman kerja sama logistik antara Kementerian Transportasi dan Logistik Arab Saudi dan Kementerian Transportasi dan Logistik Maroko.
Kelima:
Menyetujui nota kerja sama antara Badan Antariksa Saudi dan Kantor Kabinet Jepang, Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, serta Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang di bidang pemanfaatan damai luar angkasa.
Keenam:
Menyetujui nota kesepahaman antara Otoritas Makanan dan Obat Arab Saudi dan Dewan Islam Pusat Thailand untuk kerja sama di bidang halal.
Ketujuh:
Menyetujui pembentukan Otoritas Jalan Umum.
Kedelapan:
Pusat Akreditasi Fasilitas Kesehatan Saudi dapat memberikan layanan akreditasi bagi fasilitas kesehatan di luar negeri sesuai regulasi Dewan Kesehatan Saudi.
Kesembilan:
Membubarkan Otoritas Pengembangan Wilayah Pegunungan Jazan dan mengalihkan tugasnya ke Kantor Strategis Pengembangan Wilayah Jazan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Pertanian.
Kesepuluh:
Mengesahkan laporan keuangan akhir Otoritas Pengembangan Wilayah Mekkah dan Madinah, Otoritas Regulasi Media, dan Otoritas Penilaian Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun anggaran sebelumnya.
Kesebelas:
Memberikan arahan yang diperlukan terkait sejumlah agenda, termasuk laporan tahunan Universitas Jeddah, Universitas Hafar Al-Batin, dan Akademi Keuangan.