Iran desak Bulgaria tinjau ulang izin penempatan pesawat AS di Pizmer

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mendesak Bulgaria untuk meninjau ulang keputusannya yang mengizinkan penempatan sementara pesawat militer Amerika Serikat di Pangkalan Udara Pizmer, demikian dilaporkan media resmi Iran pada Kamis.

Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Bulgaria Vessislava Petrova-Chamova, Araqchi menegaskan bahwa persetujuan Sofia atas permintaan AS untuk menempatkan pesawat militer di pangkalan tersebut guna mendukung operasi militer merupakan bentuk memfasilitasi agresi terhadap Iran. Ia menilai langkah itu tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hubungan persahabatan kedua negara.

Dalam konteks serupa, Teheran berulang kali memperingatkan negara-negara yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk operasi militer AS terhadap Iran, bahwa mereka dapat menghadapi konsekuensi.

Araqchi juga melakukan percakapan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Siprus, Konstantinos Kombos, dan menekankan pentingnya agar pangkalan militer asing di Siprus tidak digunakan untuk operasi terhadap Iran.

Diketahui, parlemen Bulgaria pekan lalu menyetujui penempatan sementara hingga delapan pesawat pengisian bahan bakar KC-135 milik AS dan hingga 250 personel militer di Pangkalan Udara Pizmer, meski mendapat keberatan dari Iran. Bulgaria menegaskan tidak ada senjata ofensif yang akan ditempatkan dan langkah ini tidak menjadikan mereka pihak dalam operasi militer.

Sementara itu, Siprus menjadi tuan rumah dua pangkalan militer Inggris yang berstatus kedaulatan, termasuk Pangkalan Akrotiri milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris, yang sempat diserang drone Iran pada awal Maret setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran.

Pada awal konflik, Inggris menyetujui permintaan AS untuk menggunakan pangkalan Inggris dalam melancarkan serangan defensif terhadap rudal Iran. Namun, London kemudian menegaskan bahwa Pangkalan Akrotiri tidak termasuk dalam perjanjian pertahanan dengan AS. Pengaturan ini tetap berlaku hingga Juli, saat Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, mulai menjabat, yang kemudian mendorong Garda Revolusi Iran memperingatkan London agar tidak memfasilitasi operasi militer AS terhadap Iran.