Analis Politik: Irak Siapkan Jadwal Pembatasan Senjata dan Alihkan Fokus ke Ekonomi

Analis politik Wathiq Al-Jabari mengatakan pemerintah Irak tengah menyiapkan jadwal waktu khusus untuk memastikan senjata hanya berada di tangan negara, sebagai bagian dari upaya menata ulang situasi keamanan dan beralih memperkuat hubungan ekonomi serta diplomatik dengan negara-negara kawasan dan dunia.

Dalam wawancara dengan radio "Al Arabiya FM", Al-Jabari menjelaskan bahwa pertemuan terakhir "Manajemen Negara" menjadi sangat penting karena dihadiri seluruh kekuatan politik yang tergabung dalam pemerintahan dan parlemen, termasuk tiga pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Dewan Kehakiman, serta Presiden Wilayah Kurdistan, untuk membahas sejumlah isu penting yang dihadapi Irak.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut menyoroti isu reformasi pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta pembatasan senjata di tangan negara. Ia menegaskan pemerintah berupaya menyiapkan jadwal waktu untuk mengatur penyerahan senjata dan mengakhiri keberadaan senjata di luar institusi resmi.

Al-Jabari juga menyebut pemerintah sedang melakukan dialog serius dengan faksi dan kekuatan politik yang belum menyerahkan senjata mereka. Ia menegaskan alasan lama untuk menyimpan senjata di luar kendali negara sudah tidak relevan, mengingat pasukan keamanan Irak kini menguasai situasi keamanan dan proses penarikan pasukan asing masih berjalan.

Ia menekankan, penarikan pasukan asing dari Irak yang ditargetkan selesai pada September mendatang merupakan langkah penting untuk menuntaskan isu-isu keamanan yang tertunda. Al-Jabari menjelaskan, Baghdad kini berupaya mengalihkan hubungan dengan Amerika Serikat, negara-negara anggota NATO, serta negara kawasan, dari yang sebelumnya berfokus pada aspek keamanan menjadi kemitraan ekonomi dan investasi yang lebih luas.

Tampilkan cuitan di platform X

Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan tenggat waktu dua bulan untuk menyelesaikan proses pembatasan senjata, bersamaan dengan mengkaji sejumlah usulan terkait masa depan kelompok bersenjata, baik dengan mengintegrasikannya ke institusi keamanan, mengalihkannya ke peran sipil, atau menempatkannya di posisi pemerintahan, sambil terus membuka jalur dialog untuk mengatasi keberatan atas langkah ini.