Jaminan untuk Layanan dan Produk Bekas, Fitur Utama Aturan Perlindungan Konsumen Baru

Juru bicara resmi Kementerian Perdagangan mengumumkan penerbitan aturan perlindungan konsumen pertama yang komprehensif di Arab Saudi, yang mencakup sejumlah ketentuan dan aturan baru untuk memperkuat hak-hak konsumen serta mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Dewan Menteri, dalam sidang yang dipimpin Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, juga Perdana Menteri, pada Selasa, telah menyetujui aturan perlindungan konsumen ini.

Aturan tersebut melarang penyebaran opini dan komentar palsu, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar selama krisis dan pandemi, serta memperbolehkan iklan perbandingan antar pelaku usaha selama tidak menyesatkan atau merugikan pesaing.

Aturan ini juga memungkinkan asosiasi perlindungan konsumen mengajukan gugatan kelompok untuk menuntut kompensasi bagi pihak yang dirugikan, dan untuk pertama kalinya menetapkan jaminan atas layanan dan produk bekas.

Selain itu, aturan ini melarang syarat pembelian untuk ikut serta dalam undian komersial, membatalkan ketentuan yang memberatkan dalam kontrak dengan konsumen, serta memungkinkan pemblokiran situs web yang melanggar dan penarikan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Aturan perlindungan konsumen ini akan menggantikan peraturan tentang penipuan dagang, perdagangan elektronik, dan data komersial, serta mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penerbitannya di lembaran resmi negara.