55% Kejahatan Siber di Afrika Libatkan Kecerdasan Buatan

Interpol, organisasi kepolisian kriminal internasional, pada Senin (hari ini) merilis laporan "Penilaian Ancaman Siber Afrika 2026" yang mencatat perubahan besar dalam lanskap kejahatan di benua itu: kecerdasan buatan terlibat dalam 55% kasus kejahatan siber yang tercatat sepanjang 2025, sehingga serangan menjadi lebih cepat, meluas, dan makin sulit dideteksi baik oleh korban maupun platform digital.

Laporan ini, yang didasarkan pada survei di 36 negara anggota Interpol di Afrika serta data mitra sektor swasta, menunjukkan kerugian yang dilaporkan melonjak dari 192 juta dolar AS pada 2024 menjadi 484 juta dolar AS pada 2025. Jumlah korban yang teridentifikasi juga naik dari 35 ribu menjadi 87 ribu, didorong oleh penipuan berbasis kecerdasan buatan, pencurian data kredensial, dan kampanye rekayasa sosial otomatis.

Lebih jauh, estimasi gabungan memperkirakan kejahatan siber menyebabkan kerugian ekonomi langsung setidaknya 5 miliar dolar AS di Afrika selama 2025, sementara total belanja keamanan siber hanya 15,3 miliar dolar AS — sebuah paradoks yang disebut laporan ini sebagai "celah strategis kritis": investasi pertahanan memang tumbuh, namun skala dan kecepatan serangan meningkat lebih pesat.

Sistem Kejahatan "Terpabrikasi" Tanpa Batas Negara

Laporan dari kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis, menyoroti perubahan mendasar pada ancaman: kejahatan siber kini bukan lagi insiden terpisah, melainkan sistem "terpabrikasi" lintas negara yang memanfaatkan lemahnya regulasi dan minimnya pertukaran informasi antarnegara untuk berpindah yurisdiksi dengan cepat.

Penipuan daring menempati urutan teratas kejahatan yang dilaporkan dengan porsi 17%, diikuti pemerasan seksual, pelecehan daring, pencurian identitas, dan penipuan keuangan masing-masing 14%. Sebanyak 72% negara yang disurvei melaporkan adanya "pusat penipuan" di wilayahnya — fasilitas tempat korban perdagangan manusia dipaksa melakukan penipuan, dengan konsentrasi tertinggi di Afrika Selatan dan Barat.

Penipuan layanan uang seluler (mobile money) juga sangat dominan; 97% negara peserta survei melaporkan kasus ini. Di Kenya saja, ditemukan 123 ribu kartu SIM palsu selama 2025, dan penipuan "SIM swap" melonjak 327%, menguras sekitar 3,8 juta dolar AS dari dompet digital.

Deepfake Naik 7 Kali Lipat, Identitas Buatan Lolos Verifikasi Biometrik

Laporan ini juga mencatat insiden deepfake meningkat tujuh kali lipat di Afrika antara kuartal kedua dan keempat 2024, dengan suara dan video hasil kecerdasan buatan digunakan untuk menyamar sebagai pejabat pemerintah, eksekutif, bahkan anggota keluarga korban. Di Uganda, sebuah video palsu tokoh terkenal yang mempromosikan investasi fiktif menyebabkan kerugian lebih dari 2 juta dolar AS sebelum dihentikan otoritas.

Para pelaku kejahatan kini tak hanya mencuri data kredensial, tetapi juga menciptakan "identitas sintetis" yang menggabungkan data asli dengan elemen buatan kecerdasan buatan. Identitas digital ini berhasil menembus sistem verifikasi biometrik canggih, digunakan untuk membuka rekening bank, memperoleh pinjaman, dan mendaftarkan kartu SIM atas nama palsu.

Platform mitra Interpol, TrendAI, mencatat sekitar 600 ribu kasus pemerasan seksual digital di Afrika selama 2025, dengan sebagian besar serangan berasal dari Afrika Selatan, Kenya, dan Pantai Gading. Laporan ini juga memperingatkan tren mengkhawatirkan: makin banyak anak di bawah umur menjadi sasaran. Meta menghapus 635 ribu akun Instagram dan Facebook pada 2025 karena eksploitasi anak — sepuluh kali lipat dari tahun 2023.

Laporan ini juga menyoroti kemunculan ransomware "PromptLock", strain pertama yang diketahui menggunakan kecerdasan buatan generatif untuk menulis, menyesuaikan, dan menjalankan kode berbahaya secara otomatis. Meski masih sebatas model akademis dan belum ditemukan di lapangan, laporan menyebut teknologi ini sudah ada dan "tinggal menunggu waktu" sebelum digunakan secara luas oleh pelaku kejahatan.

Kesenjangan Kapasitas pada Aparat Penegak Hukum

Di sisi lain, laporan ini mengungkap kesenjangan besar dalam kesiapan aparat keamanan Afrika: 94% melaporkan kekurangan alat forensik digital, hanya 8% analis intelijen yang memiliki keahlian lanjutan di bidang kecerdasan buatan, dan hanya 17% negara yang memiliki unit kejahatan siber dengan lebih dari 100 staf. Sebanyak 89% aparat menyebut kerja sama lintas negara sebagai hambatan utama investigasi yang efektif.

Laporan menyimpulkan bahwa "pelaku kejahatan kini bergerak secepat mesin", sementara aparat penegak hukum masih terhambat prosedur hukum, birokrasi, dan keterbatasan teknologi.

1.500 Penangkapan dan 100 Juta Dolar Berhasil Disita

Meski situasi tampak suram, laporan ini juga mencatat kemajuan: 17 negara mengesahkan atau merevisi undang-undang kejahatan siber sepanjang 2025, dan empat operasi besar yang dikoordinasikan Interpol — Serengeti 2.0, Contender 3.0, Sentinel, dan Red Card 2.0 — menghasilkan lebih dari 1.500 penangkapan, penyitaan ratusan perangkat, serta pemulihan dana lebih dari 100 juta dolar AS.

Kepala Unit Kejahatan Siber Interpol, Neil Jaton, mengatakan: "Kejahatan siber kini menjadi salah satu ancaman kriminal paling serius di kawasan ini." Ia menambahkan, "Kecerdasan buatan mengotomasi setiap tahap serangan siber, dari pengintaian dan phishing hingga pemerasan dan penghindaran." Namun, ia menegaskan, "Ketika negara-negara bekerja sama, infrastruktur pelaku kejahatan siber dapat dideteksi, diganggu, dan dibongkar."

Laporan ini merekomendasikan penguatan kapasitas forensik digital, investasi dalam "literasi kecerdasan buatan" bagi penyidik sebagai keahlian utama, mewajibkan platform uang seluler menghubungkan peringatan penipuan secara real-time ke unit kejahatan siber, serta membentuk protokol regional untuk respons cepat dan pertukaran bukti digital lintas negara.