UNESCO Tambah 25 Situs Baru ke Daftar Warisan Dunia, Termasuk Pantai Pendaratan Normandia

UNESCO menambahkan 25 situs baru ke Daftar Warisan Dunia, sehingga total keseluruhan situs warisan dunia kini mencapai 1.273 yang tersebar di 173 negara.

Pengumuman penambahan ini dilakukan dalam sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang berlangsung di Pusat Konvensi BEXCO, Busan, Korea Selatan.

Di antara situs baru yang masuk daftar, terdapat "Asuka-Fujiwara: Situs Arkeologi Dua Ibu Kota Kuno Jepang dan Properti Terkait" yang mencakup peninggalan dari periode Asuka di Jepang, serta "Pantai Pendaratan D-Day, Normandia, 1944" di Prancis barat laut, yang merupakan lokasi pendaratan pasukan Sekutu dan berperan penting dalam mengubah jalannya Perang Dunia II.

Korea Selatan juga memperoleh perluasan batas untuk kawasan lumpur pasang surut Korea atau "Getbol" yang telah masuk daftar warisan dunia sejak 2021, sehingga kini mencakup area tambahan di pesisir barat dan selatan. Dua situs, termasuk kawasan lumpur pasang surut Korea, mengalami perluasan, sementara satu kasus lain mengalami perubahan kriteria.

Komite juga meninjau status pelestarian 148 situs, dan enam di antaranya dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya, termasuk Kota Tua Tirus di Lebanon dan kawasan kota tua Paramaribo di Suriname, karena ancaman terhadap kelestariannya.

Dalam langkah yang menuai kontroversi, para delegasi memutuskan untuk menghapus "Pusat Bersejarah Wina" dari Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya, setelah diskusi panjang mengenai ketegangan antara pembangunan perkotaan dan perlindungan lanskap sejarah serta budaya kota. Keputusan ini mendapat kritik tajam dari sejumlah pakar warisan dan delegasi.

Sidang Komite Warisan Dunia berikutnya dijadwalkan berlangsung di Istanbul, dengan Turki akan memimpin sidang tahun depan sesuai tradisi. Armenia, Grenada, Vietnam, Tanzania, dan Kuwait terpilih sebagai wakil ketua sidang mendatang.

Turki sebelumnya pernah menjadi tuan rumah sidang ke-40 di Istanbul pada Juli 2016, namun sidang tersebut sempat terhenti akibat upaya kudeta militer dan baru dilanjutkan tiga bulan kemudian di markas besar UNESCO di Paris.