Menteri Perdagangan: Sistem Transaksi Komersial Baru Atur Kontrak dan Dorong Iklim Investasi

Menteri Perdagangan, Dr. Majid bin Abdullah Al-Qasabi, menegaskan bahwa persetujuan Dewan Menteri atas sistem transaksi komersial bertujuan mengatur ketentuan kontrak dagang, termasuk penjualan komersial, penjualan dengan pasokan, perantara, dan agen dagang. Sistem ini juga memperbolehkan individu berusia 15 tahun untuk berbisnis dengan syarat tertentu, serta terintegrasi secara legislasi dengan sistem transaksi sipil guna mendorong lingkungan usaha dan investasi.
Sistem ini terdiri dari 271 pasal yang mengatur definisi usaha komersial, pedagang dan toko, kewajiban pedagang, catatan akuntansi, kontrak dagang, serta aturan surat berharga seperti wesel, surat sanggup, dan cek. Sistem ini menggantikan tiga regulasi sebelumnya: sistem perdagangan, sistem surat berharga, dan sistem buku dagang.
Sistem ini memperbolehkan anak yang telah berusia 15 tahun untuk menjalankan usaha dagang dengan izin wali, wasiat, atau pengadilan. Definisi pedagang juga diperbarui, serta dijelaskan jenis usaha yang dianggap komersial meski hanya dilakukan sekali, dan yang harus dilakukan secara profesional agar dikategorikan sebagai usaha dagang.
Sistem ini memperkuat dan mendorong persaingan sehat antar pedagang, melarang tindakan pedagang yang merugikan pesaing, serta memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna menghentikan kerugian dan menuntut ganti rugi.
Beberapa kategori pedagang dibebaskan dari kewajiban menyimpan catatan akuntansi, namun sistem ini menekankan pentingnya penyimpanan data secara elektronik atau tertulis dalam bahasa Arab, serta memberikan opsi penggunaan bahasa lain. Sistem ini juga meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi komersial dan mengurangi sengketa.
Sistem ini memberi perhatian khusus pada kontrak dagang dan untuk pertama kalinya mengatur secara terintegrasi dalam satu dokumen legislasi mengenai penjualan komersial, penjualan dengan pasokan, agen dagang, dan perantara, serta menetapkan ketentuan yang melindungi hak-hak para pihak.
Sistem transaksi komersial ini, yang akan mulai berlaku 180 hari setelah diumumkan di lembaran negara, memberikan perlindungan bagi transaksi pedagang serta usaha kecil dan menengah, serta membantu mereka berkembang melalui perjanjian kontrak dagang dan kerja sama keagenan.