Guterres Peringatkan Ekspansi Permukiman dan Kekerasan di Tepi Barat

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan langkah-langkah terbaru Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk laporan tentang percepatan legalisasi permukiman pertanian dan pendirian permukiman baru. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas dampaknya terhadap peluang perdamaian dan solusi dua negara.
Guterres menegaskan bahwa seluruh permukiman, termasuk pos-pos permukiman, tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Ia menambahkan, permukiman tersebut menjadi hambatan utama bagi tercapainya solusi dua negara dan perdamaian yang adil, langgeng, serta menyeluruh.
Dalam konteks yang sama, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) juga menyatakan keprihatinan serius atas meningkatnya kekerasan di berbagai wilayah Tepi Barat dalam beberapa hari terakhir.
OCHA melaporkan sedikitnya delapan warga Palestina, termasuk seorang anak, tewas sejak Kamis lalu. Selain itu, rumah, masjid, pohon, dan fasilitas pertanian dibakar. Gelombang kekerasan ini memaksa sedikitnya sepuluh keluarga Palestina mengungsi dari rumah mereka.
OCHA menegaskan bahwa para pelaku kemanusiaan terus menyerukan perlindungan segera bagi warga sipil, kepatuhan penuh terhadap hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, serta akuntabilitas bagi para pelaku pelanggaran.