Yaman: Militerisasi Bandara dan Pelabuhan oleh Iran Ancam Keamanan Regional

Menteri Informasi Yaman, Muammar al-Eryani, menyatakan bahwa strategi Korps Garda Revolusi Iran dalam memanfaatkan infrastruktur sipil untuk tujuan militer merupakan bagian mendasar dari doktrin operasional mereka dalam mengelola dan memperkuat jaringan sekutu di kawasan.

Ia menegaskan bahwa pola ini dilakukan secara sistematis, mulai dari pemanfaatan Bandara Beirut, penggunaan pelabuhan-pelabuhan di Suriah, hingga Bandara Sana'a dan pelabuhan-pelabuhan di Hodeidah, dengan mengerahkan fasilitas sipil untuk mendukung agenda Iran. Tindakan ini, menurutnya, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan secara langsung membahayakan warga sipil serta fasilitas vital dari risiko serangan dan kehancuran.

Melalui akun resminya di platform X, al-Eryani menambahkan bahwa Iran, melalui kelompok Houthi yang didukungnya, berupaya memanfaatkan bandara, pelabuhan, dan fasilitas sipil di bawah kendali kelompok tersebut sebagai jalur penyelundupan senjata, pengiriman pakar, pemasukan teknologi militer canggih, serta memperkuat kemampuan tempur milisi. Hal ini mengubah fasilitas tersebut dari infrastruktur kehidupan dan pembangunan menjadi alat untuk memperpanjang konflik dan memperluas ancaman regional, yang berdampak langsung pada keamanan dan stabilitas Yaman, serta mengancam keselamatan pelayaran internasional, keamanan energi, dan stabilitas perdagangan global.

Al-Eryani menegaskan bahwa bandara dan pelabuhan Yaman adalah aset kedaulatan milik rakyat Yaman dan dibiayai dari sumber daya nasional. Fasilitas tersebut dibangun untuk melayani masyarakat, menjamin kelancaran perjalanan, perdagangan, dan bantuan kemanusiaan, bukan untuk dijadikan sarana proyek Korps Garda Revolusi Iran atau alat memperkeruh konflik regional.

Menteri Informasi Yaman menekankan bahwa setiap upaya memanfaatkan fasilitas ini di luar fungsi sipil yang sah merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Yaman dan hak-hak rakyatnya, meremehkan nyawa warga sipil, serta pelanggaran nyata terhadap hukum dan perjanjian internasional.

Al-Eryani kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah sah Yaman untuk memastikan bandara dan pelabuhan tetap beroperasi demi kepentingan masyarakat, memudahkan perjalanan, kelancaran perdagangan, dan distribusi bantuan kemanusiaan sebagai fasilitas sipil. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan fasilitas ini dijadikan sarana penyelundupan senjata, pengiriman pakar, atau mendukung operasi militer yang dijalankan kelompok Houthi dan Korps Garda Revolusi Iran, atau pihak mana pun yang terkait, karena menjaga karakter sipil infrastruktur merupakan tanggung jawab nasional serta kewajiban hukum dan moral.

Tampilkan cuitan di platform X