Lompat ke konten
Rabu, 11 November 2026 · Riyadh
العربيةEnglishBuletinKontak
Ekonomi

Aturan Perlindungan Konsumen Perkuat Hak dan Cegah Praktik Dagang Menyesatkan

Aturan Perlindungan Konsumen di Arab Saudi menetapkan langkah khusus untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga tak wajar saat krisis dan pandemi.

AJEL Indonesia13 mnt lalu · 1 mnt baca
Ilustrasi perlindungan konsumen di Arab Saudi

Poin Utama

AI

Aturan Perlindungan Konsumen di Arab Saudi menetapkan langkah-langkah khusus untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang tidak wajar selama situasi luar biasa, masa krisis, dan pandemi. Langkah ini mencakup penetapan harga, batas maksimal margin keuntungan, serta kewajiban memperoleh persetujuan dari otoritas terkait sebelum menaikkan harga, demi menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan konsumen.

Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa aturan ini menindak praktik dagang yang memengaruhi keputusan konsumen, seperti memberlakukan syarat memberatkan, mengancam atau memengaruhi keputusan konsumen, serta membebankan biaya tambahan untuk metode pembayaran tertentu. Aturan ini juga melarang praktik menyesatkan atau upaya ke arah itu, termasuk memberikan informasi palsu yang dapat menipu konsumen, menyembunyikan informasi penting, menyajikan informasi secara tidak jelas, atau menawarkan produk palsu dengan tujuan memasarkannya kepada konsumen.

Aturan ini memperbolehkan iklan perbandingan antar pelaku usaha agar konsumen dapat membandingkan produk dan layanan secara adil dan transparan. Perlindungan juga diperkuat saat konsumen melakukan kontrak produk dan layanan di luar toko, dengan jaminan yang setara seperti yang berlaku pada perdagangan elektronik.

Kementerian menjelaskan bahwa aturan ini juga memuat ketentuan khusus untuk melindungi kelompok rentan, dan melarang iklan yang ditujukan kepada anak-anak yang mengandung pesan yang dapat membahayakan kehidupan, kesehatan, atau keselamatan mereka.

Aturan ini menetapkan sanksi bagi pelanggar, termasuk denda hingga 8 juta riyal Saudi, hukuman penjara hingga dua tahun, penghentian aktivitas usaha, penyitaan produk yang melanggar, serta publikasi peringatan kepada konsumen. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga dikembangkan melalui prosedur sederhana untuk perkara ringan, guna mempercepat akses keadilan.

Komentar (0)