AS Panggil Duta Besar Malaysia Terkait Kebijakan terhadap Israel

Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah memanggil Duta Besar Malaysia di Washington untuk meminta penjelasan mengenai sikap Kuala Lumpur terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan mengatakan, Duta Besar Mohamad Shahrul Ikram Yaakob telah menyampaikan kepada pihak AS bahwa kebijakan Malaysia yang tidak mengakui Israel sudah lama diterapkan dan bukan hal baru.

Ia menambahkan, "Ini memang selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel atau entitas Zionis. Sikap ini sudah menjadi pendirian kami sejak lama."

Kantor berita Bernama mengutip pernyataan Mohamad pada Kamis malam, "Ada seorang warga negara ganda, Amerika Serikat dan Israel, yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor AS. Namun, penyelidikan kemudian mengungkap bahwa ia juga berkewarganegaraan Israel, sehingga kami memintanya untuk meninggalkan negara ini."

Reuters telah berupaya meminta komentar dari Kedutaan Besar AS di Malaysia.

Krisis ini terjadi setelah komunitas digital nomad bernama Skool, yang didirikan oleh investor AS Balaji Srinivasan di Malaysia, menjadi sorotan karena warganet menyebut ada peserta asal Israel di dalamnya.

Malaysia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina.

Otoritas imigrasi Malaysia kemudian menyelidiki komunitas Skool dan memastikan semua pesertanya memiliki dokumen perjalanan yang sah. Namun, pada akhirnya, pemerintah menutup komunitas tersebut pada Selasa.

Delapan anggota Kongres AS kemudian mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menyatakan kemarahan atas rencana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk melacak dan segera mendeportasi setiap warga Israel di negaranya.

Mereka mendesak Kementerian Luar Negeri AS untuk meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Malaysia.

Mereka juga meminta agar pendanaan untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional—yang menyediakan pelatihan profesional dari AS bagi personel militer Malaysia—dihentikan jika keputusan tersebut tidak dicabut dalam 15 hari.